Illustrasi. Peta Jawa Barat. (istimewa)

JAKARTA-Gaung lahirnya Provinsi Pasunda sebagai rebranding dari Provinsi Jawa Barat hinga awal 2017 ini, nyaris tak terdengar lagi. Apakah itu berarti gagasan pergantian nama provinsi tersebut gagal ataukah hanya tunggu waktu?

Tak jelas nasibnya bagaimana gagasan Provinsi Pasundan tersebut kapan bisa terwujud ataukah tak kan pernah ada? Tetapi, yang jelas gaung Provinsi Pasundan sudah sempat mencuat, seolah tinggal ketok palu di tingkat parlemen setempat.

Hanya saja, realitas politik yang muncul di masyarakat Jawa Barat sendiri, juga ada friksi bahkan ada reaksi penolakan atas gagasan ganti nama tersebut. Mengapa demikian?

Paguyuban Pasundan menilai wajar keinginan beberapa tokoh Jawa Barat mengubah nama Provinsi Jabar dengan istilah yang berjati diri Sunda. Jadi, wacana tersebut seharusnya dibiarkan menggelinding dan bergulir saja. “Kalau orang Jabar punya keinginan itu, wajar-wajar saja. Jadi biarkan bergulir,” ujar Ketua Umum Paguyuban Pasundan, Didi Turmudzi kepada wartawan, beberapa waktu lalu.

Menurut Didi, pengubahan nama provinsi tersebut bukan masalah yang subtansial. Karena, banyak hal yang lebih penting dan harus dipikirkan oleh masyarakat Sunda. Namun, kalau pun ada tokoh yang menginginkan perubahan nama provinsi, tak masalah.

Menurut Didi, usulan perubahan nama tersebut sebenarnya memang mendasar. Karena, dari zaman penjajahan dulu pada 1825, Belanda sudah mengakui ada wilayah Tatar Pasundan. Yakni, dari mulai Sungai Cipamali perbatasan Brebes sampai ke Betawi dulu disebut sebagai Tatar Pasundan. Hingga saat ini, data sejarah tersebut belum berubah.  “Jadi, tak perlu ada yang khawatir dengan perubahan nama ini,” katanya.

Tetapi, terlepas dari masalah polemik pergantian nama itu, Didi mengakui, banyak agenda lain yang harus menjadi perhatian orang Sunda. Salah satunya, menjaga kekayaan budaya Sunda yang menjadi kekayaan nasional.

“Kami khawatir, kalau budaya tidak dijaga bangsa kita yang paling awal kehilangan jati diri,” kata Didi.

Agenda penting lainnya, kata dia, masyarakat Sunda harus menyiapkan sumber daya manusia yang unggul. Karena, SDM tersebut penting untuk membawa nama harum Suku Sunda di tingkat nasional sampai internasional.

Gagasan ini sebenarnya telah muncul sejak 2012 lalu. Ketika itu, sejumlah tokoh dan akademisi Jabar yang tergabung dalam Komunitas Pengkaji Pergantian Nama ProvinsiJawa Barat, mengusulkan ke DPRD Jabar agar nama Provinsi Jabar diganti dengan nama yang berjatidiri Sunda.

Misalnya, menjadi Provinsi Pasundan, Tanah Sunda, atau Tatar Sunda. Usulan tersebut, diserahkan dalam bentuk petisi ke Komisi A DPRD Jabar. Menurut Juru Bicara Komunitas Pengkaji Pergantian Nama Provinsi Jawa Barat, Asep Saeful Muhtadi, komunitasnya  telah mengkaji perubahan nama tersebut dilihat baik secara filosofi, historis, maupun ekonomis.

Namun, pihaknya tidak akan mematok agar nama itu menjadi Provinsi Pasundan. Karena, penamaan provinsi baru itu masih bisa diperbincangkan.

“Kajian ini berdasarkan pertemuan sejumlah tokoh pada 17 Desember 2012,’’ ujar Asep ketika itu.

Menurut Asep, dilihat dari sisi filosofis, historis, ekonomis, juga sisi yang lainnya nama Jabar itu tidak relevan dan tidak mencerminkan jati diri Sunda. Karena, Jabar bukan nama provinsi hanya penamaan untuk membedakan letak geografis.

Secara geografis pun, kata dia, nama Jabar tidak relevan. Sebab saat ini sudah ada daerah yang lebih barat di pulau Jawa, yakni  Provinsi Banten dan DKI Jakarta. Secara pskilogis pun, nama Jabar tidak akan berdampak apa-apa pada penghuninya. Karena nama itu mencerminkan jati diri, maka harus diubah.

“Namun Pasundan itu bukan harga mati. Jika ada yang lebih cocok dan relevan untuk mencerminkan jati diri Sunda itu ya silakan. Pokoknya ada nilai dan unsur kesundaaannya,’’ katanya.

Gagasan tersebut bahkan pernah disampaikan ke Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RI) ketika itu Yuddy Chrisnandy. Lalu apa yang membuat Propinsi Jawa Barat berganti nama?

Keberatan Nama

Ada satu hal yang menurut salah satu tim pengkaji, yakni Adjie Esa Putra, tidak logis jika tetap mengunakan Jabar. Misalnya karena nama “Jawa Barat” itu dianggap yang membuat prestasinya semakin menurun.

Istilah orang-orang zaman dulu karena keberatan nama. Alasan kedua, karena berdasarkan nilai-nilai dan sejarah Pasundan. Menurut Adjie Esa Putra, selaku Tim Pengkaji Perubahan Nama Jabar, usulan perubahan nama ini agar identitas masyarakat Sunda tidak luntur. Alasan lainya karena secara geografis Provinsi Jawa Barat ini sudah tidak berada di Barat.

Lalu apa respons Menpan RB Yuddy ketika itu? Kendati beliau mendukung dengan gagasan perubahan nama tersebut, namun menurutnya untuk melakukan perubahan nama propinsi Jawa Barat itu harus sedikit sabar dan konsisten karena respons gagasan tersebut juga dianggap masih belum begitu masif di kalangan masyarakat Jawa Barat.

Tidak hanya itu, dalam penyusunan naskah akademisnya harus melibatkan para ahli, termasuk ahli sejarah Sunda. Bahkan sang menteripun memberikan contoh ide alternatif perubahan nama itu harus bisa mengakomodasi semua entitas wilayah di Jawa Barat misalnya seperti Cirebon dan Indramayu.

Beberapa usulan nama yang disampaikan Yuddy seperti Sunda-Jabar, Parahyangan-Jabar, atau Pasundan-Jabar. Beliau juga tidak menampik, bahwa aspirasi tersebut bisa terwujud karena adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 30 tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Nama Daerah, Pemberian Nama Ibu Kota, Perubahan Nama Daerah, Perubahan Nama Ibu Kota, dan Pemindahan Ibu Kota.

Saya sebagai orang Indramayu, justru seringkali merasa sebagai orang Jawa dibanding sunda karena memang bahasa sehari-harinya menggunakan bahasa Jawa. Walaupun ada banyak juga wilayah Indramayu yang menggunakan bahasa Sunda.

Apa yang disampaikan Yuddy itu tak berlebihan. Sebab, Jawa Barat memang merupakan realitas di lapangan.

Buktinya, masyarakat Cirebon keberatan dengan gagasan penggunaan nama Pasundan sebagai pengganti nama Provinsi Jawa Barat. Masyarakat Cirebon pun bahkan bereaksi dengan mengusulkan pula nama Provinsi Cirebon, bahkan ada pula yang menyebut, kalau ada Provinsi Pasundan, nanti harus ada pula Provinsi Pantura (Pantai Utara).

Menteri Yuddy memberi beberapa contoh nama usulan seperti Jasun, Sunda-Jabar, Parahyangan-Jabar, atau Pasundan-Jabar, sebagai beberapa solusi agar tidak ada yang merasa terdiskriminasi kesukuan seperti wilayah Cirebon, Indramayu, Majalengka, Kuningan, Depok, Bekasi dan beberapa daerah lainnya.

Pada tahun sebelumnya, perwakilan dari Ciayumajakuning (Cirebon,Indramayu,Majalengka,Kuningan) mendatangi kantor gubernur Aher untuk menagih janji bahwa Aher menyetujui pembentukan provinsi baru yaitu Provinsi Cirebon atau Pantura, namun Aher waktu itu tidak dapat ditemui. Jika Jawa Barat jadi diganti Pasundan maka beberapa kota di utara Jawa Barat dipastikan menolaknya, karena di Jawa Barat terdapat tiga etnis besar yaitu Sunda, Cirebon, Betawi-Melayu. maka dari itu nama Pasundan dinilai hanya mewakili salah satu etnis saja seperti dilansir kompasiana.com.

Menurut masyarakat Pantura sering mengalami diskriminasi seperti pemaksaan budaya tertentu saat di sekolah, ekonomi yang kurang merata. Padahal wilayah cirebon merupakan awal penyebaran agama Islam di Jawa Barat, kata salah satu masyarakat Cirebon.

Bahkan, akademisi Unpad, Muradi, menyayangkan usulan pengubahan nama Provinsi Jawa Barat. Menurut Muradi, pemberian nama yang lebih mencerminkan unsur etnis tertentu hanya akan mengedepankan hegemoni salah satu etnis terhadap etnis lainnya.

Padahal, menurut Muradi, di Jawa Barat terdapat tiga etnis besar, yakni Sunda Priangan, Cirebonan, dan etnis suburban yang merupakan perpaduan dari berbagai etnis.

“Artinya, jika nama (provinsi) diubah dengan nama etnis tertentu, merupakan langkah mundur dari esensi penghargaan terhadap perbedaan,’’ ujarnya.

Rebranding untuk sebuah daerah atau pun Negara tidaklah tabuh. Namun, rebranding akan mudah terwujud jika kajian akademis atau pun pertimbangan ekonominya atau pun psikologis dan politisnya bisa member dampak yang positif.

Kalau rebranding itu hanya akan menimbulkan benturan bahkan konflik, maka sebaiknya pergantian nama provinsi tersebut dipertimbang atau dipikirkan matang-matang. Apa pun namanya Jabar, Pasundan, Cirebon atau apa kalau itu bisa berdampak positif bagi keutuhan wilayah sah-sah saja.

Sumber: NetralNews

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here