Keterangan Foto : Kasi Hubungan Antar Lembaga, Kesbangpol Majalengka, H. Asep Van Apes menunjukan peraturan daerah tentang pembagian dana bagi parpol.
Pemerintah Kabupaten Majalengka mengucurkan dana Rp885 juta untuk sembilan Partai Politik (Parpol). Ke-sembilan Parpol itu yakni, PDI-P, Partai Golkar, PKB, Gerindra, PPP, PKS, Demokrat, PAN dan Partai NasDem.
Penegasan tersebut disampaikan Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Majalengka melalui Kasi Hubungan Antar Lembaga, H. Asep Van Apes, Jumat (12/5/2017).
Menurutnya, setiap tahunnya Parpol di Kabupaten Majalengka mendapatkan bantuan keuangan, namun besaran dana yang diberikan berbeda, karena dihitung berdasarkan jumlah perolehan suara.
“Kalau sekarang patokannya berdasarkan hasil Pemilu 2014. Satu suara dikalikan Rp1.371,” katanya.
Menurut dia, anggaran yang paling besar didapatkan PDI-P sebesar Rp334,8 juta dengan perolehan suara 244.183. Kemudian disusul, Partai Golkar 72.931 suara mendapatkan Rp100 juta.
Lalu, PKB 63.043 suara mendapatkan Rp86,4 juta, Partai Gerindra 51.006 suara, memperoleh Rp69.9 juta. Selanjutnya, PPP mendapatkan 50.965 suara, mendapatkan Rp69,8 juta, PKS dengan 48.850 suara mendapatkan Rp66.9 juta. Partai Demokrat, 44.462 suara, mendapatkan Rp 60,9 juta.
Lalu, PAN dengan 41.431 suara, mendapatkan Rp56,8 juta dan Partai NasDem 29.157 suara mendapatkan Rp39,9 juta. Jadi totalnya keseluruhannya Rp. 885,8 juta.
“Pemberian dana itu berdasarkan surat keputusan Bupati Majalengka Nomor 479 tahun 2014, tentang penetapan besaran bantuan keuangan kepada partai politik hasil pemilihan umum tahun 2014 di Kabupaten Majalengka, yang mengacu pada Peraturan Mentri Dalam Negri (Permendagri) Nomor 77/2014, yang telah diubah menjadi Permendagri Nomor 6/2017,” paparnya.
Bantuan keuangan bagi parpol ini, lanjut dia, dialokasikan untuk menunjang kegiatan pendidikan politik sebesar 60 persen dan operasional parpol sebesar 40 persen. Untuk pencairan dananya,  parpol harus melakukan pengajuan kepada Kesbangpol, lalu diverifikasi dan diserahkan kepada BKAD Majalengka.
“Setiap orang yang memilih salah satu parpol, berarti telah menyumbang dana seribu tiga ratus rupiah untuk satu parpol tersebut. Maka, setiap parpol wajib menyerahkan laporan pertanggung jawaban  dana tersebut, paling lambat sebulan setelah tahun anggaran berakhir,” katanya.
Ditemui terpisah, Sekretaris Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Majalengka, H Abdul Goni mengungkapkan, tahun ini belum ada parpol yang melakukan pengajuan bantuan dana tersebut.
 “Dana itu nanti ditranfer ke rekening partai atau bendaharanya. Kita hanya mengeksekusi anggaran, untuk verifikasi dan syarat menerima bantuan ada di Kesbangpol, sebagai leading sektor,” ujarnya.
Sumber: FokusJabar

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here