Ketika ambisi pribadi berhasil mempengaruhi aparat hukum, maka disitulah hukum seketika kehilangan roh utamanya, yakni keadilan.

Hal ini tampak dalam kasus hukum yang dialami oleh masyarakat Adat Karuhun Urang Sunda Wiwitan di Cigugur, Kuningan. Mereka seakan tinggal menunggu waktu untuk tercerabut dari bumi tempat mereka berpijak saat ini.

Tanah adat yang selama ini mereka kelola terancam dieksekusi setelah Pengadilan Negeri (PN) Kuningan memenangkan gugatan Jaka Rumantaka (biasa disapa Taka), salah seorang bekas warga adat yang mengklaim tanah adat masyarakat Sunda Wiwitan Cigugur sebagai warisan miliknya pribadi.

Tanggal 24 Mei 2017, merupakan saat dimana eksekusi itu akan digelar.

Ambisi Pribadi

Untuk diketahui, Taka merupakan merupakan cucu Pangeran Tedjabuana, anak sekaligus penerus ajaran kesundaan Madrais yang menjadi pedoman hidup masyarakat Sunda Wiwitan Cigugur.

Dari istri pertamanya, Tedjabuana memiliki tiga orang anak perempuan. Salah satunya bernama Ratu Siti Djenar, ibu dari Taka. Namun, istri pertama Pangeran Tedjabuana wafat di kemudian hari.

Lima tahun setelah istri pertamanya wafat, Pangeran Tedjabuana menikah lagi dengan istri kedua dan dianugerahi tujuh orang anak. Salah satunya bernama Djatikusumah.

Karena Pangeran Tedjabuana tak mendapat anak laki-laki dari istri pertamanya, maka Djatikusumah sebagai anak laki-laki tertua dari istri kedua Pangeran Tedjabuana, terpilih menjadi penerus kepemimpinan Tedjabuana. Hal ini tak terlepas dari tradisi kuat dalam masyarakat adat Cigugur bahwa kepemimpinan adat harus dipegang oleh seorang laki-laki.

Dan akhir-akhir ini, dengan mengklaim diri sebagai pewaris sah Pangeran Tedjabuana, Taka berupaya merebut lahan masyarakat adat Cigugur melalui serangkaian upaya hukum.

Kepemilikan Komunal

Yang perlu untuk diketahui, dalam hukum adat kepemilikan atas tanah bersifat komunal. Ini merupakan ciri khas tanah adat, atau biasa disebut tanah ulayat. Pada masyarakat adat Nusantara, tanah adalah milik bersama, bukan milik pribadi.

Untuk pengelolaannya, mungkin pribadi-pribadi tertentu bisa melakukannya sesuai dengan keputusan masyarakat adat. Namun, tetap tidak yang namanya tanah milik individual.

Karena itu,tanah adat tidak dapat dijual kepada pihak lain. Tanah adat juga tidak bisa diwariskan kepada keturunan untuk dijadikan hak milik pribadi, termasuk pada keturunan pemuka adat sekalipun.

Demikian juga dengan tanah adat di Cigugur, Kuningan. Sehingga apabila ada orang yang mengaku sebagai keturunan pemuka adat Cigugur mengklaim sebagai pemegang hak waris dari tanah adat, hal itu sangat janggal.

Celakanya, PN Kuningan pun tampak tak mengerti hakikat dari tanah adat. Mereka menutup mata bahwasanya tanah adat Cigugur sudah diakui sebagai hak ulayat masyarakat Cigugur sejak era penjajahan Belanda. Pemerintah kolonial Belanda  telah mengakui eksistensi masyarakat adat Cigugur sejak kepemimpinan Pangeran Madrais (ayah Pangeran Tedjabuana) untuk hidup dalam kerangka hukum adat mereka (adapt recht), termasuk dalam hal pengelolaan lahan.

Setelah Indonesia merdeka, pada tahun 1960, pemerintah Republik Indonesia pun melakukan pencatatan atas tanah adat Cigugur. Tanah adat itu dicatat dengan mengatasnamakan sesepuh Adat mewakili komunitas adat Cigugur. Untuk menjaga hak atas tanah tersebut, maka dibuatlah hukum adat yang berbentuk uga, wangsit maupun larangan-larangan seperti pamali-pamali.

Dan guna melembagakan hak komunal atas wilayah adat, maka tahun 1976 gedung Paseban Tri Panca Tunggal sebagai pusat kegiatan adat Cigugur dijadikan Cagar Budaya Nasional oleh pemerintah.  Dengan ditetapkannya Paseban sebagai cagar budaya, maka pemerintah sejatinya telah mengakui eksistensi segala hal yang termasuk ‘produk’ budaya masyarakat adat Cigugur, baik itu berupa dead monument seperti bangunan, situs, benda-benda, pusaka, artefak-artefak peninggalan leluhur adat maupun life monument semacam tuntunan, etika, hukum adat (termasuk hak ulayat) dan masyarakat adat sebagai pendukung kebudayaan ini.

Sehingga ketika PN Kuningan mengambil keputusan dengan mengabaikan hukum adat yang tak mengenal pewarisan tanah adat untuk dijadikan hak milik pribadi tertentu, maka sejatinya hal itu merupakan pelanggaran terhadap ketetapan pemerintah yang mengakui hukum adat Cigugur sejak puluhan tahun lalu.

Padahal tanah objek sengketa yang dibidik Taka , yakni tanah di blok Mayasih serta tanah yang berada di Leuweung Leutik (Hutan Larangan) Lumbu adalah bagian tidak terpisahkan dari zona inti Paseban Tri Panca Tunggal sebagai gedung Cagar Budaya Nasional.

Jadi, sekali lagi, sangat tidak beralasan apabila PN Kuningan mengambil keputusan untuk mengeksekusi lahan adat tersebut bagi kepentingan individu penggugat yang tak memiliki bukti kuat, bahkan sangat menyalahi hukum adat yang berlaku di Cigugur.

Sentimen SARA

Keputusan PN Kuningan yang berpihak pada Taka juga cenderung memperlihatkan tunduknya aparat hukum pada tekanan massa. Sebab Taka memanfaatkan massa dari ormas-ormas radikal untuk menekan pengadilan agar memenuhi keinginannya.

Dengan memberikan iming-iming bahwa ia akan mendirikan pesantren dan Masjid apabila berhasil menguasai tanah adat Cigugur, Taka berhasil memanfaatkan sentimen keagamaan ormas-ormas radikal semacam Front Pembela Islam dan Gerakan Pagar Aqidah untuk memuluskan ambisinya.

Bahkan, yang mengerikan adalah ketika ormas-ormas radikal itu menuduh masyarakat adat Cigugur sebagai ‘komunis’. Padahal masyarakat adat Cigugur selama ini menjalani hidup dengan pola kekeluargaan dan penuh toleransi antar agama, yang sangat sesuai dengan esensi ideologi Pancasila.

Apapun itu, faktanya kini aparat hukum di PN Kuningan lebih berpihak pada keserakahan individu.

Walhasil, ketamakan pribadi yang dibungkus sentimen suku, agama, ras dan antar golongan (SARA) pun dimuluskan oleh aparat hukum untuk merampas hak hidup masyarakat adat Cigugur.

 

 

1 KOMENTAR

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here