SEJUMLAH pekerja memindahkan sampah dari truk ke lokasi Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPAS) Galuga di Kecamatan Cibungbulang, Kabupaten Bogor, beberapa waktu lalu. Sebagai pengganti TPAS Galuga, pengoperasian TPPAS Nambo kembali molor.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat memperkirakan pengoperasian Tempat Pembuangan dan Pemrosesan Akhir Sampah Regional Nambo di Kecamatan Klapa Nunggal Kabupaten Bogor mundur hingga akhir 2018. Terkait hal ini, Pemerintah Kabupaten Bogor mendesak pengoperasiannya dipercepat sambil melakukan pendekatan pada warga yang masih menolak.

Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor, Adang Suptandar berharap pemerintah provinsi mengoperasikan TPPAS Nambo tahun ini. “Intinya tetap bahwa kami (pemerintah daerah) mendesak pemerintah provinsi segera mengoperasikan. Target awalnya tahun ini, tapi sampai sekarang belum selesai. Kebutuhan sudah mendesak,” kata dia saat menghadiri Pekan Lingkungan Hidup di Lapangan Tegar Beriman Kecamatan Cibinong, Kamis 25 Mei 2017.

Sebelumnya, Kepala DLH Provinsi Jawa Barat, Anang Sudarna mengakui pembangunan TPPAS Nambo terkendala proses lelang dan pengesahannya. Ia mengatakan, Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan akan menandatangani kontrak dengan, PT Panghegar Energi Indonesia paling lambat 31 Mei 2017, meski penetapan pemenang lelang sudah sejak 24 Februari 2017.

“Karena kesibukan Pak Gubernur jadi (kontrak) belum ditandatangani. Setelah itu, baru mulai pekerjaan,” kata Anang saat ditemui di kawasan ecovillage Desa Bendungan Kecamatan Ciawi Kabupaten Bogor. Ia memperkirakan proses pembangunan TPPAS Nambo mencapai 1,5 tahun sehingga baru bisa beroperasi pada akhir 2018 atau awal 2019 mendatang. (Hilmi Abdul Halim)***

Penolakan warga

Pembangunan infrastruktur TPPAS Nambo sempat terkendala dalam proses tender. Namun, saat ini proses tersebut selesai setelah Pemerintah Provinsi Jawa Barat menentukan pemenang lelang. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bogor pun sudah berulang kali meninjau lokasi TPPAS untuk memastikan pembangunan sesuai kebutuhan daerah.

Selain masalah teknis pembangunan, masih ada warga yang menolak keberadaan TPPAS Nambo. Karena itu, pemerintah daerah terus melakukan pendekatan dengan warga untuk meluruskan informasi dan pemahaman mereka tentang kebutuhan TPPAS di sana.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bogor, Pandji Ksatriadji mengatakan, warga penggarap lahan Perhutani di lokasi pembangunan TPPAS Nambo sudah disodorkan uang kerohiman berjumlah total hampir Rp800 juta. Namun, 15 penggarap lahan tersebut diakui menolak dengan alasan jumlahnya terlalu sedikit.

Jumlah uang kerohiman itu ditentukan oleh tim yang dibentuk pemerintah provinsi setelah melakukan perhitungan tersendiri. “Kalaupun tidak diambil itu uang kerohimannya (pembangunan) tetap jalan karena itu (lahannya) bukan hak milik. Jadi tidak bisa dititipkan ke pengadilan seperti konsinyasi,” kata Pandji. Uang tersebut, kata dia, akan dikembalikan lagi ke kas provinsi.

Lebih lanjut, Pandji mengatakan masalah sampah di daerahnya bukan hanya ketersediaan tempat pembuangan akhir sampah tapi juga pengangkutannya. Ia mengakui jumlah armada pengangkut sampah milik daerah masih minim yakni sekitar 100 unit dari yang dibutuhkan sebanyak 500 unit. Ia berharap pemerintah provinsi tak hanya menyediakan lahan TPPAS Nambo tapi juga menambah armada pengangkut sampah.

 

Sumber: Pikiran-Rakyat

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here