Masih segar dalam ingatan ketika Partai Amanat Nasional (PAN) menegaskan menolak keputusan hak angket DPR terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Melalui Ketua Umumnya, Zulkifli Hasan, PAN menitahkan seluruh anggota fraksi PAN di DPR untuk menolak hak angket.

PAN juga lantang mengecam kepemimpinan Fahri Hamzah ketika sidang paripurna yang langsung mengetok palu tanda persetujuan terhadap usulan hak angket tersebut. Lebih dari itu, PAN menegaskan mendukung KPK mengusut kasus-kasus besar.

Tapi, sepekan kemudian PAN berubah seratus delapan puluh derajat. PAN menegaskan mendukung kerja Panitia Khusus (Pansus) Angket KPK. PAN bahkan mengutus putra sulung pendiri PAN Amien Rais, Hanafi Rais untuk bergabung Panitia Khusus (Pansus) hak angket KPK yang dibentuk DPR.

Mengapa PAN berubah drastis?

Bagi publik, tak mudah untuk tidak mengaitkan perubahan sikap PAN itu dengan terkuaknya aliran dana Rp600 juta ke Amien Rais. Dana itu terkait dengan pengadaan alat kesehatan (alkes) guna mengantisipasi kejadian luar biasa 2005 pada Pusat Penanggulangan Masalah Kesehatan.

Aliran dana itu terungkap dalam sidang pembacaan tuntutan mantan Menteri Kesehatan (Menkes) Siti Fadilah Supari di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta baru-baru ini.

Jadi, berdasarkan dakwaan jaksa, dalam kegiatan pengadaan alkes untuk mengatasi KLB pada tahun 2005, Menkes Siti membuat surat rekomendasi mengenai penunjukan langsung PT Indofarma Tbk sebagai perusahaan penyedia barang dan jasa.

Dan menurut jaksa, penunjukan langsung terhadap PT Indofarma itu merupakan bentuk ‘balas budi’ Siti terhadap PAN.  Sebab aliran dana dari Indofarma itu kemudian diterima oleh PT Mitra Medidua selaku pemasok Indofarma, yang kemudian mengalirkannya kembali ke Yayasan Soetrisno Bachir Foundation (SBF) milik Soetrisno Bachir, Ketua Umum PAN kala itu.

Dari Yayasan SBF inilah, aliran dana kembali mengalir ke Amien Rais sebanyak 6 kali dengan besaran masing-masing Rp 100 juta. Sehingga total dana yang diterima Amien Rais itu sebesar Rp600 juta.

Pengangkatan Siti sebagai Menteri Kesehatan sendiri merupakan hasil rekomendasi Muhammadiyah. Dan kader-kader ormas Muhammadiyah banyak yang menjadi pengurus PAN pada saat itu.

Jadi, tak aneh apabila PAN kini balik arah mendukung angket KPK. Rupanya, memang pendiri dan mantan ketua umumnya sendiri yang tersangkut kasus ini.

Amien Rais sendiri sudah berkali-kali menunjukkan sikap yang resisten terhadap KPK akibat munculnya kasus ini. Ketua Dewan Kehormatan PAN itu bahkan meminta DPR mengambil “langkah konstitusional” jika dalam investigasinya melalui Pansus Hak Angket KPK menemukan banyak penyelewengan  dalam lembaga antirasuah itu.

Amien juga menyatakan bahwa dari masa ke masa, KPK hebat tapi semakin ‘busuk’. Di mata Amien, KPK banyak melakukan ‘tebang pilih’ dalam membongar kasus.

Dan PAN pun turut terseret dalam pusaran konflik Amien-KPK dengan turut mengirimkan wakil ke Pansus Angket KPK. Jelas, hal ini menunjukkan partai tersebut telah ‘menjilat ludah sendiri’.

Bisa dipahami apabila PAN bersikap demikian, karena mungkin membela pendiri dan mantan merupakan kewajiban. Namun, dengan bersikap seperti itu, belum tentu mereka bisa menuai dukungan dari masyarakat kebanyakan.

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here