Pengembangan infrastruktur kelistrikan terus dilakukan pemerintah. Pada Selasa (20/6), PT PLN (Persero) melaksanakan groundbreaking pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) Tulehu yang berkapasitas 2 x 10 MW di Desa Suli dan Tulehu, Kabupaten Maluku Tengah, Maluku.

Proyek panas bumi yang sering disebut sebagai ‘harta karun energi’ pertama di Maluku ini diharapkan dapat beroperasi secara komersial (Commercial Operation Date/COD) pada 2019.

Dengan memanfaatkan lahan seluas 1.920 Hektar, pembangkit panas bumi ini akan berkontribusi dalam sistem kelistrikan di Pulau Ambon. Untuk diketahui, sampai saat ini sistem kelistrikan di Pulau Ambon masih bergantung hanya pada pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) sebesar 61,9 MW. Sementara beban puncak di pulau itu sendiri sudah mencapai 54 MW.

Direktur Panas Bumi Kementerian ESDM, Yunus Saefulhak, mengungkapkan bahwa listrik dari PLTP Tulehu sebesar 20 Megawatt (MW) ini bisa mengalirkan listrik pada sekitar 40.000 pelanggan listrik rumah tangga 450 VA.

Selain manfaat utama tersebut, proyek PLTP ini juga menciptakan lapangan pekerjaan untuk penduduk di Pulau Ambon, khususnya di sekitar pembangkit.

Untuk pengeboran 4 sumur panas bumi tahap pertama saja, PLN bisa menyerap 300 tenaga kerja. Dan dari total angka tersebut, setidaknya 85 orang di antaranya adalah penduduk lokal Desa Tulehu dan Suli.

Listrik yang dihasilkan PLTP Tulehu ini juga tergolong murah. Sebab biaya Pokok Penyediaan (BPP) listrik dari pembangkit panas bumi ini hanya sekitar Rp 1.000/kWh, jauh lebih rendah dibanding BPP rata-rata di Maluku yang mencapai Rp 1.600/kWh.

Karena BPP yang murah itu, PLN bisa memperoleh efisiensi sebesar Rp 600/kWh nantinya. Artinya, harga jual listrik bagi masyarakat pun akan murah.

Hal penting lainnya terkait dampak positif proyek ini adalah sifat energi panas bumi yang ramah lingkungan. Proyek panas bumi ini justru membutuhkan kelestarian hutan di sekitarnya. Sebab, dengan hutan yang lestari, air yang akan dipergunakan untuk uap panas bumi akan tetap tersedia.

Pemerintah Presiden Jokowi mengembangkan proyek ini setelah mangkrak selama 20 tahun, yang berarti telah melewati lima era pemerintahan, sebelum akhirnya Presiden Jokowi terpilih memimpin negeri ini. Kesulitan lahan dan pendanaan menjadi penyebab mangkraknya proyek ini.

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here