Angka kemiskinan di Kabupaten Cianjur masih simpang siur karena data lapangan yang berbeda-beda. Sampai saat ini belum ada satu kesepakatan yang sama dalam metode pendataan jumlah masyarakat miskin. Sejumlah instansi pun memiliki metode, parameter, dan data akhir yang tidak seragam.

Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Cianjur Sapturo mengatakan, data yang variatif tersebut berimbas pada munculnya persentase kemiskinan yang cukup tinggi. Dari 2,3 juta jiwa penduduk Kabupaten Cianjur, saat ini dikatakan hampir 40 persennya merupakan masyarakat miskin.

”Itu berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Cianjur. Mereka menyatakan, penerima Kartu Indonesia Sehat (KIS) mencapai lebih dari 1 juta orang. Artinya hampir setengah jiwa penduduk Cianjur merupakan masyarakat miskin,” ujar Sapturo.

Selain data Dinas Kesehatan, berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2004 tercatat, Cianjur memiliki 51 ribu masyarakat miskin yang terdaftar di Jamkesda. Belum lagi, data Dinas Sosial menyebutkan, berdasarkan Program Keluarga Harapan (PKH) terdapat 300 ribu penduduk yang menjadi penerima bantuan program tersebut.

Dengan demikian, jika dijumlahkan dapat dikatakan jika setengah dari total penduduk Cianjur tergolong sebagai masyarakat miskin. Hal tersebut, diakui Sapturo kurang rasional. Apalagi, menurutnya setengah populasi masyarakat dikategorikan miskin adalah sesuatu yang memprihatinkan.

Indikator tidak jelas

”Perlu dipertanyakan, kenapa bisa muncul angka-angka itu. Karena parameter yang digunakan pun berbeda-beda, akhirnya data akhirnya pun berbeda. Setiap instansi punya ketentuan masing-masing, padahal itu membuat indikator kemiskinan tidak jelas,” katanya.

Hingga saat ini, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan (DPPKBP), dan Badan Pusat Statistik (BPS) diakui Sapturo memiliki parameter yang beragam untuk mengategorikan masyarakat miskin.

Oleh karena itu, DPRD pun memfasilitasi seluruh instansi yang melakukan pendataan kemiskinan untuk menyatupadukan data. Sapturo mengungkapkan, instansi terkait perlu memadukan parameter kemiskinan, atau paling tidak lebih dulu menentukan parameter kriteria miskin secara terpadu.

”Data yang simpang siur akan disatukan, bisa dengan membuat tim dan memutakhirkan data dari dinas/instansi lain. Kami mendorong supaya disegerakan, kalau perlu diadakan lagi saja tim pendataan ulang,” ujarnya.

Sementara itu, Wakil Bupati Cianjur Herman Suherman mengaku, Cianjur hingga saat ini memang tidak memiliki angka pasti terkait kemiskinan. Namun, angka kemiskinan tidak bisa sekedar dilihat dari penerima KIS yang cukup tinggi di Cianjur. Pasalnya, tidak semua masyarakat miskin meskipun menjadi penerima KIS.

”KIS itu penilaian pusat, mereka yang menangani dan membagikan. Jadi, tidak selamanya KIS diterima oleh masyarakat miskin,” ujar Herman.

Apalagi, kenyataan di lapangan pun memperlihatkan, jika pembagian KIS sarat akan politik pemerintah pusat. Ditambah lagi, masih banyaknya sistem ajak mengajak yang dilakukan pengelola KIS kepada koleganya untuk menjadi penerima KIS.

Ia pun mengungkapkan, sebenarnya pemerintah setempat memiliki data yang berada di sejumlah dinas. Namun, data tersebut tidak bisa dilegalkan oleh pemerintah pusat. Sehingga pembagian KIS pun tidak dapat diintervensi.

Program IRM

”Tapi, dipastikan kalau jumlah masyarakat miskin tidak sebanyak yang disebutkan. Tidak mungkin, hampir 50 persen penduduknya miskin. Apalagi, di Cianjur sudah tidak ada rumah beralaskan tanah atau beratap rusak,” kata Herman mengklaim.

Selain itu, berbicara mengenai bantuan kepada masyarakat miskin, program Insentif Rakyat Miskin (IRM) yang digarap Bupati dan Wakil Bupati pun akan dibagikan berdasarkan data ril yang sesuai dengan kenyataan di lapangan.

Herman mengaku, hanya akan menggunakan satu data ril sebagai acuan pembagian insentif tersebut. Hingga saat ini, pihak terkait tengah merumuskan data yang diupayakan dapat menjadi satu data. Menurut dia, untuk kebutuhan IRM pemerintah akan menggunakan data dari Infokom sebagai satu-satunya sumber data.

”Dengan begitu, dana bantuan dan penerima pun tidak akan ke mana karena kami menggunakan sistem satu data. Akan tepat sasaran,” katanya.

 

Sumber : Pikiran Rakyat

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here