Aksi mogok sopir angkutan kota (angkot) dari berbagai trayek yang masuk Kota Sukabumi, Jawa Barat kembali berlanjut. Aksi mogok tersebut menyebabkan terjadi penumpukan calon penumpang pada beberapa titik.

“Kami akan melakukan aksi mogok beroperasi sampai batas waktu yang belum ditentukan, kemungkinan jika tuntutan sopir angkot dari berbagai trayek untuk menghapuskan sistem angkutan umum berbasis daring dipenuhi, kami akan kembali beroperasi,” kata pengurus angkot Trayek 08 Sukabumi-Cisaat, Jon Nenobais, di Sukabumi, Selasa, 1 Agustus 2017 seperti dilansir Kantor Berita Antara.

Angkot yang melakukan aksi mogok beroperasi yakni Jurusan Cisaat-Sukabumi nomor Trayek 08, Sukaraja-Sukabumi (01), Sukabumi-Selabintana (10), Sukabumi-Bayangkara (14 dan 15), Sukabumi-Goalpara (04), dan lain-lain.

Mayoritas penumpang yang telantar tersebut merupakan ibu rumah tangga dan warga lanjut usia yang baru pulang dari berbelanja dan aktivitas lainnya. Belum diketahui sampai kapan akhir aksi mogok beroperasi para sopir angkot tersebut.

Kepala Dinas Perhubungan Kota Sukabumi Abdul Rachman mengimbau kepada sopir angkot agar kembali beroperasi, karena aksi mogok ini tidak hanya merugikan orang lain khususnya penumpang tetapi diri sendiri.

Pihaknya khawatir jika mogok berkelanjutan akan dimanfaatkan oleh angkutan umum berbasis online dan penumpang pun akan semakin kecewa dengan pelayanan angkot, sehingga beralih ke moda transportasi umum lainnya.

Mencekam

Aksi mogok tersebut telah berlangsung sejak Senin, 31 Juli 2017. Ribuan awak dan sopir angkot mogok menarik penumpang, sejak pagi hingga petang hari.

Mogok yang dilakukan para awak yang tersebar di tujuh trayek di Kota dan Kabupaten Sukabumi itu, merupakan reaksi dari akumulasi kekesalan telah beroperasinya angkutan penumpang berbasis daring atau online. Mereka mengaku setelah beroperasinya angkutan penumpang berbasis online telah mengurangi pendapatannya. Diperkirakan lebih dari setengah penghasilan berkurang setelah angkutan online beroperasi.

Pada aksi mogok Senin, 31 Juli 2017, suasa sempat mencekam ketika para awak angkot sempat mendatangi Kantor Go-Jek, di Jalan Suryakencana, Kecamatan Cikole, Kota Sukabumi. Beruntung personil Kepolisian Resort (Polres) Sukabumi Kota dibantu personil Markas Komando Distrik Militer (Makodim) 0607, Sukabumi dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Sukabumi berhasil menghalau. Mereka membubarkan iring-iring para awak angkot menjauh dari kantor angkutan berbasis online tersebut.

Aksi mogok yang sempat membuat para penumpang dan warga tidak bisa melanjutkan aktivitas, mendorong aparat kepolisian dan tentara mengerahkan seluruh armadanya.  Kendaraan pengangkut personil tentara dan polisi hilir mudik menbawa para calon penumpang.

Bahkan sejumlah instansi terkait mengerahkan seluruh armada mengevakuasi warga dan pelajar. Termasuk satu unit kendaraan operasional Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sukabumi turut serta membantu calon penumpang.

Kekecewaan angkot konvensional

Pengurus angkot trayek 08 Sukabumi-Cisaat,  Jon Nenobais mengatakan aksi mogok narik penumpang merupakan bentuk kekecewaan mereka atas beroperasinya angkutan sistem daring. Mereka mendesak agar angkutan tersebut  dihapuskan karena dinilai telah merugikan ribuan awak angkot konvensional.

“Kedatangan kami merupakan bentuk kekecewaan telah beroperasinya angkutan umum sistem daring atau online. Apalagi aktivitas ojek maupun taksi, telah mengurangi pendapatan sangat dratis hingga mencapai 90 persen,” katanya.

Jon Nenobais mengatakan, sebagian besar para awak angkot konvensional kini tidak lagi mampu menyalurkan kewajibannya menyetor kepada para pemilik kendaraan. Minimnya pendapatan juga kini telah menganggu memenuhi kebutuhan sehari-hari. “Ratusan awak kini lebih banyak menganggur karena sepi penumpang,” katanya.

Kepala Unit Pelayanan Terpadu Daerah Sukaraja Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Sukabumi, Suparman, menghimbau  agar penarik ojek maupun taksi yang menggunakan aplikasi berbasis daring atau online, untuk sementara tidak beroperasi dahulu. Langkah tersebut untuk mengantisipasi terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan.

“Sebelum ada keputusan secara resmi yang akan dilakukan mediasi, Rabu, 2 Agustus 2017 mendatang, kami berharap penarik ojek/taksi berbasis daring untuk menghentikan aktivitas sementara waktu,” katanya.

Sementara itu Ketua KKU Organda Sukabumi Bajang Guru mendesak agar Dishub Kota dan Kabupaten Sukabumi untuk menghentikan dahulu kegiatan ojek dan taksi berbasis aplikasi daring. Penghentian hingga ada keputusan dikhawatirkan terjadi perselisihan di jalan raya.
“Kami mengimbau kepada para awak dan sopir agar kembali melakukan aktivitas sepertisedia kala menarik penumpang.  Dan janan  melakukan kegiatan yang bisa memicu terjadinya gesekan di lapangan,” katanya.

Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Sukabumi, Abdurachman mengatakan keberadaan angkutan berbasis online atau daring yang kini telah beroperasi nyata-nyata illegal. Kendati masih dalam kajian, tapi diharapkan tidak lam lagi ada keputusan resmi dari pemerintah. “Karena itu, kamia akan segera melakukan pertemuan dengan pihak terkait untuk membahas masalah ini,” katanya.

 

Sumber : Pikiran Rakyat

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here