Pegawai Negeri Pemko Batam meninggalkan dataran Engku Putri usai melaksanakan upacara, Senin (29/2). F Cecep Mulyana/Batam Pos

Ada 140 Pegawai Negeri Sipil dilingkup Pemerintah Kabupaten Pangandaran yang menjalani masa pensiun tahun ini. Dengan semakin berkurangnya pegawai setiap tahunnya, maka Pemerintah Kabupaten Pangandaran mengalami krisis PNS.

Sementara menurut Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Muhlis jumlah ideal yang dibutuhkan oleh Pemkab Pangandaran sebanyak 8 ribu PNS, namun jumlah PNS saat ini hanya memiliki 3.689 saja.

Maka untuk menutupi kekurangan pegawai, kata Muhlis, Pemkab Pangandaran telah merekrut pegawai non PNS. Tak heran, pegawai non PNS jumlahnya lebih banyak ketimbang PNS.

“Untuk jumlah non PNS atau sukwan ada 4.025 sedangkan untuk PNS hanya 3.689 orang,” ungkap Muhlis, Rabu 16 Agustus 2017.

Berdasarkan data jumlah 3.689 PNS, paling banyak dari golongan IV sebanyak 1.846 pegawai, disusul golongan III sebanyak 1.405 pegawai, golongan II sebanyak 421 pegawai dan golongan I sebanyak 17 pegawai.

“Akibatnya memang jumlah sukwan lebih besar, mereka ada yang dikontrak atau pakai honor, tapi sebagian besar tidak dikontrak,” ujar Muhlis.

Kata Muhlis, dari jumlah 4.052 pegawai sukwan atau sukarelawan (non-PNS), hanya 1.243 yang merupakan tenaga dengan surat perjanjian kerja (SPK). Sementara sisanya, 2.809 pegawai merupakan honorer yang tidak mendapat gaji tetap.

Tenaga Non-PNS, kata Muhlis, paling banyak di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, sebanyak 1.873 pegawai, disusul Dinas Kesehatan sebanyak 611 pegawai dan Dinas Pariwisata dan Budaya sebanyak 197 pegawai.

Terus berkurang

Sejak mekar dari Kab. Ciamis empat tahun silam, kata Muhlis, PNS Kab. Pangandaran terus berkurang karena batas usia pensiun (BUP), penisun atas permintaan sendiri (APS) dan meninggal dunia.

“Tahun ini berkurang 146 PNS, tahun depan diprediksi berkurang lagi 160 PNS,” ujar dia. Terbatasnya jumlah PNS, menurut Muhlis, dikarenakan adanya kebijakan moratorium rekrutmen PNS yang diberlakukan Pemerintah Pusat.

Sementara Bupati Pangandaran Jeje Wiradinata menyebut telah mengajukan permohonan berulang kali kepada pemerintah soal penambangan PNS di Kab. Pangandaran.

“Saya sudah bolak-balik, katanya (Pemerintah Pusat,Red), kita berjalan aja dulu dengan SDM yang ada,” ujar Jeje.

 

Sumber : Pikiran Rakyat

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here