Bangunan-bangunan yang berdiri di sepanjang sempadan Sungai Ciliwung, Kota Depok terus menjamur. Upaya pemerintah menertibkan dan menindak pelanggaran aturan tata ruang tersebut tak kunjung dilakukan.

“Alih fungsi dan occupasi (pendudukan) sempadan kan sudah dari dulu,” kata pegiat lingkungan dan pendiri Komunitas Ciliwung Depok Taufiq DS di kawasan hutan bambu Jembatan Grand Depok City, Senin, 21 Agustus 2017.

Praktik perampasan sempadan sungai, lanjutnya, terjadi dari kawasan hulu Ciliwung di Puncak Bogor hingga Kampung Pulo, Jakarta. Depok, tuturnya, juga tak luput dari praktik tersebut. Wilayah sempadan Ciliwung digunakan sebagai lahan untuk pembangunan perumahan hingga tempat usaha tertentu.

Taufiq mencontohkan, pembangunan sebuah perumahan di wilayah Kalimulya, Cilodong, Depok pada 2009 lalu. “Mereka (pengembang) menguruk sempadan sungai,” ucapnya.

Aksi pelanggaran tata ruang tersebut akhirnya menuai reaksi dari pegiat lingkungan yang melakukan advokasi lingkungan. Praktik perampasan sempadan Ciliwug sudah terbilang sangat mengkhawatirkan. “Tidak cuma pembangunan perumahan tetapi rumah perorangan dan pembangunan (penampungan) sampah liar,” ujar Taufiq.

Dia mengungkapkan, praktik alih fungsi lahan hampir bisa ditemui di sepanjang aliran Ciliwung, Depok yang memiliki panjang 24 kilometer. Tak hanya pemukiman, tempat-tempat usaha pun turut dibangun di sempadan sungai. “Itu di Jembatan Biru Citayam, di situ saja cuma satu RT, (tetapi) ada tempat pembuangan isi perut kambing aqiqah, ada pemotongan ayam, terus pabrik tahu,” kata Taufiq. Tempat usaha itu bukan cuma berdiri di sempadan. Namun mereka juga membuang limbahnya ke Ciliwung.

Pabrik tahu hingga indekost

Taufiq mencatat ada setidaknya tujuh pabrik tahu yang berdiri di sepanjang Ciliwung Depok. Sedangkan tempat usah, lanjutnya, bisa ditemui di wilayah Ratujaya dan Poncol Atas. Di Ratujaya, dia mendapati adanya kolam renang buatan yang dibangun di tepi sungai. Di Poncol Atas, kedai makanan yang menjual panorama Ciliwung juga berdiri di tebing sungai.

Mendekati kawasan Jakarta Selatan, kondisi serupa terlihat pula di sana. Seperti di wilayah Margonda yang dipadati bangunan – bangunan indekost.  “Kemudian di Margonda itu kan usaha – usaha kost – kost-an sampai pinggir – pinggir sungai,” ucapnya.

Saluran pembuangan sejumlah rumah indekost tersebut mengarah langsung ke Ciliwung. Pelanggaran kasat mata tersebut tak mendapat tindakan tegas dari Pemerintah Kota Depok maupun pusat. Padahal, tutur Taufiq, garis sempadan yang memiliki panjang 15 meter merupakan area konservasi. Pembanguan di area tersebut hanya diperbolehkan bagi fasilitas umum seperti jembatan dan jalan. Namun, aturan terkait garis sempadan tetap ditabrak warga atau para kontraktor perumahan.

“Jadi banyak pemahaman mereka, bangun dulu, izin belakangan,” ujarnya. Pelanggaran terhadap izin pendirian bangunan di sempadan sungai juga hanya diancam tindak pidana ringan (Tipiring).

Legalitas BPN

Persoalan lain yang mengemuka adalah legalitas yang diberikan Badan Pertanahan Nasional kepada warga yang bermukim di sempadan. “Sekarang kita beli tanah sampai bibir sungai, bibir situ, BPN (tetap) mengeluarkan sertifikatnya,” ucap Taufiq.

Permasalah muncul ketika sertifikat lahan itu justru bertabrakan dengan aturan tata ruang seperti yang tercantum dalam syarat memperoleh izin mendirikan bangunan (IMB). Persyaratan pengajuan IMB mengatur pula persoalan garis sempadan yang tak boleh dilanggar. Akan tetapi, aturan IMB juga tak menjadi acuan warga yang melanggar. Asal sertifikat lahan ada, pembangunan tetap berjalan.

Sementara itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Depok Mantu mengatakan, kewenangan penataan Ciliwung berada di pemerintah pusat melalui Balai Besar Sungai Ciliwung Cisadane. BBSCC, lanjutnya, telah melakukan pengukuran garis sempadan di Ciliwung dan sejumlah situ Depok.

“Terkait tindak lanjut kami menunggu informasi balai besar,” ujar Manto. Dia memastikan, semua bangunan yang berdiri di sempadan Ciliwung tak memliki IMB. “Dari Pemkot sudah tidak memberikan IMB-nya,” ucap Manto.

 

Sumber : Pikiran Rakyat

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here