Rencananya, pada Kamis (24/8) Pengadilan Negeri (PN) Kuningan akan mengeksekusi sebuah rumah di tanah seluas 224 meter persegi di Blok Mayasih, Kelurahan Cigugur, Kecamatan Cigugur, Kabupaten Kuningan. Eksekusi ini merupakan buah dari gugatan seseorang bernama Djaka Rumantaka, salah satu keturunan pemuka adat yang mengklaim sebagai pewaris tanah tersebut.

Padahal tidak ada hukum bagi waris bagi keluarga pemuka atau pupuhu adat berdasarkan manuskrip dari Pangeran Sadewa Madrais Alibasa Kusumawijayaningrat. Pangeran Madrais ini merupakan sesepuh awal masyarakat Adat Karuhun Urang Sunda Wiwitan Cigugur.

Warga adat Cigugur pun menolak keras eksekusi tersebut. Menurut mereka, areal tanah di Blok Mayasih tersebut merupakan bagian dari lahan adat yang berpusat di Paseban Tri Panca Tunggal.

Sebab bila ditinjau secara seksama, areal tanah di blok Mayasih itu masih satu girik dengan areal gedung Paseban, Leuweung Larangan dan Leuweung Leutik. Dan kesemua lahan itu merupakan bagian dari tanah adat yang sudah dicatatkan pada tahun 1960 oleh pemerintah Republik Indonesia sebagai tanah adat.

Bahkan, pada tahun 1976 gedung Paseban Tri Panca Tunggal sebagai pusat kegiatan adat Cigugur sudah dijadikan Cagar Budaya Nasional oleh pemerintah. Dan hal itu berarti seluruh areal tanah yang masih satu girik dengan Paseban, termasuk areal tanah di Blok Mayasih juga sudah menjadi bagian dari Cagar Budaya.

Lantas, mengapa areal tanah adat di Blok Mayasih bisa dimenangkan Djaka di pengadilan ?

Budayawan masyarakat Adat Karuhun Urang Sunda Wiwitan Cigugur, Ira Indrawardana mengatakan pada tahun 1973 sesepuh Paseban, Pangeran Tejabuana mempersilakan salah satu warga adat Cigugur untuk menempati tanah adat tersebut.

Namun, tanah itu tetaplah tanah adat. Bukan tanah milik pribadi warga yang dipersilakan menempatinya itu, bukan pula milik pemuka adat di Paseban. Sebab tanah adat memang adalah tanah yang dikelola secara komunal, bukan milik pribadi tertentu. Hal itu jelas diatur dalam manuskrip leluhur adat Cigugur.

Namun, kemudian Djaka, sebagai salah satu keturunan pemuka adat yang melanggar adat, mensertifikatkan tanah itu sebagai millik pribadinya. Ia bisa memuluskan kehendaknya karena dibantu oleh sejumlah oknum birokrasi dan agama.

“Djaka ini didukung oknum aparat kelurahan  dan mantan aparat kelurahan setempat. Pada tahun 2005 Djaka juga didukung oleh oknum elit Katolik setempat, dan pada 2016 ia dibekingi oleh kelompok Islam radikal,” ujar Ira.

Sayangnya, pihak Pengadilan lebih condong pada Djaka selaku penggugat. Sedangkan manuskrip adat Cigugur yang sudah didukung keabsahannya oleh ahli filologi dari Universitas Pendidikan Indonesia diabaikan oleh Pengadilan.

Kesaksian sesepuh adat Cigugur di pengadilan pun tidak diindahkan oleh hakim dengan alasan yang bersangkutan menganut agama Sunda Wiwitan. Sehingga tidak bisa disumpah di pengadilan karena agama itu tidak diakui negara. Menyedihkan, ketika pihak pengadilan juga melakukan diskriminasi agama dalam beracara di pengadilan.

Rekam jejak Djaka pun tak bersih. Ira mengaku memiliki bukti dahulu Djaka telah menjual dan mengagunkan tanah adat yang di Leuweung Leutik ke pihak lain. Diantaranya pada Bupati Kuningan saat ini, saat yang bersangkutan menjabat Wakil Bupati.

Kini, masyarakat adat Cigugur terus berjuang melawan kezaliman aparat hukum yang mengabaikan eksistensi hukum adat. Bersama dengan beberapa kalangan, seperti ormas Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI), masyarakat adat Cigugur beberapa kali mendatangi PN Kuningan untuk menuntut pembatalan eksekusi.

Sebab, apabila tanah adat ini dieksekusi, maka hal ini bisa jadi yurisprudensi yang bisa menghancurkan tatanan adat Cigugur dan seluruh tatar Sunda. Bahkan, tatanan adat di wilayah nusantara lainnya pun terancam.

“Kami akan berjuang sampai titik darah penghabisan melawan eksekusi, sebab lebih hina hidup kami apabila tanah adat sampai dieksekusi,” tegas Ira.

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here