Perjuangan masyarakat Adat Karuhun Urang Sunda Wiwitan Cigugur, Kabupaten Kuningan akhirnya berbuah manis. Pada hari ini (24/8),  Pengadilan Negeri (PN) Kuningan kembali membatalkan eksekusi terhadap  tanah adat seluas 224 meter persegi di Blok Mayasih, Cigugur.

Pembatalan itu dinyatakan langsung oleh Panitera PN Kuningan, Jawa Barat Andi Lukmana. Bahkan,yang bersangkutan mengatakan bahwa eksekusi gagal dilakukan.

Pembatalan ini tentu saja disambut gembira warga adat. Sudah beberapa hari terakhir ini mereka, dengan dukungan ormas Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI) dan Gempur, berjuang menolak eksekusi itu melalui unjuk rasa di PN Kuningan.

Dan hari ini, mereka pun melakukan aksi tidur di jalan dengan mengenakan pakaian adat putih berselendang batik guna menghadang eksekusi. Dan kegigihan perjuangan itu membuahkan hasil manis: PN Kuningan gagal melakukan eksekusi.

Keputusan eksekusi dari PN Kuningan ini merupakan buah dari gugatan seseorang bernama Djaka Rumantaka, salah satu keturunan pemuka adat Cigugur yang sudah keluar dari komunitas adat. Ia mengklaim sebagai pewaris tanah adat di Blok Mayasih tersebut.

Padahal dalam hukum adat Cigugur yang berdasarkan manuskrip dari leluhur adat Cigugur, Pangeran Sadewa Madrais Alibasa Kusumawijayaningrat, tidak ada hukum bagi waris bagi keluarga pemuka atau pupuhu adat.  Dan areal tanah di blok Mayasih itu masih satu girik dengan areal gedung Paseban, Leuweung Larangan dan Leuweung Leutik.

Sehingga seluruh tanah itu merupakan bagian dari tanah adat Cigugur yang berpusat di Paseban. Dan pada tahun 1976 Paseban Tri Panca Tunggal sebagai pusat kegiatan adat Cigugur sudah dijadikan Cagar Budaya Nasional oleh pemerintah.

Penolakan eksekusi lahan oleh warga adat ini bukan semata karena tanah ini memang hak mereka. Namun mereka juga banyak menemukan kejanggalan pada keputusan PN Kuningan tersebut.

Menurut mereka, majelis hakim di PN Kuningan telah keliru memahami kasus ini sebagai sengketa waris di internal keluarga. Padahal jelas bahwa objectum litis-nya bukan sengketa waris, melainkan adanya perbuatan melawan hukum yang terjadi di internal masyarakat hukum adat Cigugur oleh seorang pelanggar adat, yakni Djaka.

Dan kekeliruan dalam mengambil keputusan hukum tersebut juga tampak pada pernyataan dan keterangan pihak ketiga (mantan Juru tulis) yang tidak jelas dan tidak mendasar pada sejarah, namun justru dijadikan rujukan oleh hakim. Sementara kesaksian dari pemuka adat yang mengetahui asal asul tanah tidak menjadi pertimbangan hukum dengan alasan beliau tidak disumpah hanya karena agama Sunda Wiwitan yang dianutnya tidak diakui negara.

Selain itu, Djaka selaku penggugat ternyata tidak memiliki legal standing kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan atau permohonan eksekusi.  Sebab termohon eksekusi  menempati dan tinggal di objek sengketa atas perintah dari Sesepuh Adat Pangeran Tedja Buana pada tahun 1973.

Sehingga hal itu tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum dan bisa digugat oleh penggugat. Dan objek sengketa itupun merupakan tanah adat yang pengelolaannya bersifat komunal dan tidak bisa diwariskan.

Bahkan, yang terparah, ada indikasi pemalsuan dokumen, keterangan palsu, mal-administrasi dalam pencatatan pertanahan di tingkat Kelurahan. Dan warga adat pernah melaporkan adanya indikasi tersebut pada Polres, yang kemudian berbuah pada ditetapkannya satu orang sebagai tersangka, yakni mantan Lurah Cigugur bernama Utari. Namun sayangnya semua bentuk kejanggalan itu tak diindahkan oleh para hakim PN Kuningan.

Dan kini, eksekusi telah dibatalkan. Namun, seperti yang dinyatakan pihak PN Kuningan, eksekusi itu bukannya dibatalkan selamanya, melainkan hanya ditunda.

Oleh sebab itulah, perjuangan sejatinya belum usai. Masyarakat adat Cigugur dan seluruh komponen bangsa yang mencintai Pancasila harus terus berjuang tanpa lelah agar keserakahan mafia hukum dan birokrasi yang mengancam tatanan adat ini bisa dilenyapkan.

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here