Beberapa aksi intoleransi yang terjadi di DI Yogyakarta.

Pembubaran bakti sosial (baksos) yang diselenggarakan oleh salah satu gereja beberapa hari lalu di Bantul, Yogyakarta menimbulkan rasa kesal dalam hati sebagian masyarakat. Penulis media sosial Birgaldo Sinaga adalah termasuk salah satu orang yang kesal terhadap peristiwa tersebut.

Menurut Birgaldo, baksos Gereja Katolik itu sudah menjadi agenda rutin tahunan.  Dan fungsi gereja memang salah satunya adalah diakonia, atau melayani sesama. Mendirikan rumah sakit, lembaga pendidikan dan panti asuhan juga termasuk pelayanan dalam konteks ini.

Namun yang sangat disayangkan, acara mulia itu diganggu oleh kelompok-kelompok intoleran. Dan lebih disayangkan lagi, respon Sri Sultan Hamengkubuwono X selaku Gubernur DI Yogyakarta justru sangat ‘lembek’ terhadap peristiwa yang menambah maraknya aksi intoleransi dalam beberapa tahun terakhir di Yogyakarta.

Bahkan, Gubernur Yogya dengan enteng menyalahkan pihak gereja. Dalam pandangan Sultan, kalau ingin melakukan baksos jangan membawa nama gereja.

“Apakah ada undang-undang yang dilanggar kalau sebuah institusi agama melakukan kegiatan sosial berupa baksos, bazaar atau lainnya ?Jujur saya kecewa pada sikap Sultan sebagai gubernur yang sejatinya eksekutor undang-undang tapi malah tunduk pada ancaman, gertakan dan intimidasi dari sekelompok orang,” kata Birgaldo dalam akun Facebooknya, Sabtu (3/2).

Menurut Birgaldo, pernyataan Sultan ini hampir mirip dengan ucapan yang menyalahkan korban kasus pelecehan seksual, ketika sang korban pelecehan justru diminta berpakaian yang sopan agar tidak dilecehkan.

Bagi Birgaldo kerangka berpikir Sultan Yogya ini seperti kehilangan nalar konstitusinya. Pernyataan tersebut jelas mendiskreditkan warga Yogya sebagai penduduknya sendiri.

“Bila pemimpinnya sudah berpandangan seperti itu, lalu kepada siapa warga berlindung jika terancam oleh aksi intimidasi, ancaman dari sekelompok orang yang punya agenda sendiri itu?” kata penulis yang juga aktivis relawan Jokowi ini.

Birgaldo menegaskan, hak konstitusi warga negara itu berlaku sejajar, setara dan adil bagi semua orang dan lembaga. Tunduk pada pengintimidasi sama saja menyerahkan hak dasar warga negara itu diperkosa bulat-bulat.

“Sesuai konstitusi semua warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan. Sejatinya membiarkan kemerdekaan hidup martabat kita sebagai manusia merdeka dibonsai demi menenangkan sekelompok orang yang marah sama saja secara perlahan kita menyerahkan rasa keadilan dan kemerdekaan sebagai manusia merdeka pada seringai ancaman,” pungkasnya.

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here