Partai Amanat Nasional (PAN) memang berperangai aneh. Sekjen PAN Eddy Soeparno mengatakan, Gubernur Jambi Zumi Zola yang baru-baru ini dijadikan tersangka kasus suap oleh KPK, merupakan salah satu kader teladan di partai.

Ia pun mengapresiasi kinerja Zumi selama memimpin Jambi.

“Sebagai tokoh yang punya rekam jejak boleh dibilang cukup berpengalaman. Kami apresiasi ketika Zola lakukan gebrakan khususnya akselerasi ekonomi di Jambi, role model di internal PAN,” kata Eddy sebagaimana dikutip Kompas.com, Selasa (6/2).

Ia mengatakan banyak kader PAN yang terinspirasi dari kepemimpinan Zumi sebagai Gubernur Jambi.

Eddy juga mengatakan PAN mempercayai integritas Zumi dalam memimpin Jambi sehingga ia tak mempercayai pemberitaan di media ihwal kasus korupsi yang melibatkan Zumi. Karena itu partainya mengedepankan azas praduga tak bersalah.

Sebelumnya, KPK menetapkan Zumi Zola dan Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jambi Arfan sebagai tersangka terkait kasus dugaan suap proyek-proyek di Provinsi Jambi.

Suap yang diduga diterima Zumi Zola dan Arfan senilai Rp 6 miliar. KPK menduga suap yang diterima Zumi Zola digunakan untuk menyuap anggota DPRD Jambi agar hadir dalam rapat pengesahan R-APBD Jambi 2018.

Sebenarnya, Gubernur dari PAN yang dijadikan tersangka oleh KPK bukan Zumi Zola saja. Gubernur Sulawesi Tenggara Nur Alam dan Gubernur Bengkulu Ridwan Mukti juga dijadikan tersangka oleh KPK.

Namun, alih-alih memperbaiki diri akibat perilaku para politisinya, PAN justru menyalahkan sistem pilkada langsung dengan biaya politik tinggi. Eddy menambahkan hanya untuk menjadi wali kota pun biayanya sudah sangat besar.

Jadi, seakan-akan PAN membenarkan perilaku ‘korup’ para politisinya dengan alasan sistem yang salah. Dan tentu saja logika pembenaran ini sangat lemah.

Apabila sistem yang salah, mengapa tidak semua kepala daerah melakukan korupsi atau suap-menyuap? Kenyataan menunjukkan ada banyak kepala daerah yang bersih dari praktik korupsi dan suap.

Sejatinya, perilaku PAN ini menunjukkan bahwa sebagai kekuatan politik partai ini tampak tidak responsif pada upaya pemberantasan korupsi. Hal ini bisa menjadi referensi bagi publik, untuk berhati-hati memilih calon kepala daerah yang mereka dukung, karena mungkin saja mereka ‘dihalalkan’ untuk korupsi atau suap-menyuap dengan alasan “sistem yang salah”.

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here